SIJUNJUNG – Sumbar – fokusteropong .com Sorotan tajam kini tertuju pada tata kelola UPTD Wilayah V Sijunjung, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumatera Barat. Kebijakan Kepala UPTD yang "meminggirkan" ASN senior dari posisi lapangan dan menggantikannya dengan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) memicu badai protes internal. Bukan sekadar rotasi, dugaan kuat: ini strategi licik untuk melemahkan pengawasan dan "mengamankan" aliran dana pemeliharaan jalan-jembatan.
ASN Veteran Tersingkir: Siapa yang Untung?Sumber internal menggelengkan kepala atas "bongkar-gulung" personel ini. ASN berpengalaman belasan tahun, dengan rekam jejak solid, tiba-tiba disingkirkan tanpa penjelasan jelas. Posisi kunci mereka kini diisi P3K "hijau" yang minim hierarki dan pengalaman birokrasi."Ini gila. P3K diberi kuasa melebihi senior kami.
Kayaknya sengaja biar oknum leluasa mainkan dana tanpa hambatan dari yang paham aturan," kata seorang pegawai anonim, suaranya penuh keheranan.
Kejanggalan Lapangan: Satu P3K Awasi 70 KM JalanPenelusuran di Dharmasraya ungkap fakta mencolok: satu P3K baru kini tanggung jawab awasi 4 ruas jalan sepanjang 70 km—beban yang dulu bikin dua ASN senior kewalahan. Rasional? Jauh dari itu.
Celah lemah pengawasan ini rawan jadi pintu masuk kerugian negara, kuatkan dugaan nepotisme: pilih figur "mudah diatur" untuk arahkan dana ke kantong oknum.PPTK Lempar Bola, Kepala Unit BungkamIswandi, PPTK proyek, via pesan WhatsApp Selasa (7/4/2026), tak beri jawaban tegas. "Saya baru di sini. Yang atur Ka Unit, Pak Erizal. Nanti saya tanyakan," balasnya singkat.Hingga kini, Erizal belum merespons permintaan klarifikasi.
Keresahan internal membesar: pegawai dan pemerhati desak Dinas BMCKTR Sumbar serta Kejaksaan audit penunjukan dan aliran dana segera.
Jika dibiarkan, ini preseden buruk yang retakkan birokrasi transparan di Sumbar. Integritas ASN dan anggaran publik di ujung tanduk. ( Mei Ridwan) Aroma Nepotisme di UPTD BMCKTR Sijunjung: ASN Senior "Diparkir", P3K Jadi Tameng Longgarkan Pengawasan Proyek?
SIJUNJUNG – Sorotan tajam kini tertuju pada tata kelola UPTD Wilayah V Sijunjung, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumatera Barat. Kebijakan Kepala UPTD yang "meminggirkan" ASN senior dari posisi lapangan dan menggantikannya dengan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) memicu badai protes internal.
Bukan sekadar rotasi, dugaan kuat: ini strategi licik untuk melemahkan pengawasan dan "mengamankan" aliran dana pemeliharaan jalan-jembatan.
ASN Veteran Tersingkir: Siapa yang Untung?Sumber internal menggelengkan kepala atas "bongkar-gulung" personel ini. ASN berpengalaman belasan tahun, dengan rekam jejak solid, tiba-tiba disingkirkan tanpa penjelasan jelas. Posisi kunci mereka kini diisi P3K "hijau" yang minim hierarki dan pengalaman birokrasi."Ini gila. P3K diberi kuasa melebihi senior kami.
Kayaknya sengaja biar oknum leluasa mainkan dana tanpa hambatan dari yang paham aturan," kata seorang pegawai anonim, suaranya penuh keheranan.
Kejanggalan Lapangan: Satu P3K Awasi 70 KM JalanPenelusuran di Dharmasraya ungkap fakta mencolok: satu P3K baru kini tanggung jawab awasi 4 ruas jalan sepanjang 70 km—beban yang dulu bikin dua ASN senior kewalahan. Rasional? Jauh dari itu.
Celah lemah pengawasan ini rawan jadi pintu masuk kerugian negara, kuatkan dugaan nepotisme: pilih figur "mudah diatur" untuk arahkan dana ke kantong oknum.PPTK Lempar Bola, Kepala Unit BungkamIswandi, PPTK proyek, via pesan WhatsApp Selasa (7/4/2026), tak beri jawaban tegas. "Saya baru di sini. Yang atur Ka Unit, Pak Erizal. Nanti saya tanyakan," balasnya singkat.Hingga kini, Erizal belum merespons permintaan klarifikasi.
Keresahan internal membesar: pegawai dan pemerhati desak Dinas BMCKTR Sumbar serta Kejaksaan audit penunjukan dan aliran dana segera.Jika dibiarkan, ini preseden buruk yang retakkan birokrasi transparan di Sumbar. Integritas ASN dan anggaran publik di ujung tanduk. ( TIM)
0 Komentar